Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, beranggotakan wakil penduduk (berdasarkan wilayah/perempuan) yang dipilih secara demokratis. BPD berfungsi membahas peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi, dan mengawasi kinerja kepala desa, dengan jumlah anggota ganjil Fungsi dan Tugas Utama BPD: Legislasi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa. Aspirasi: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pengawasan: Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Keanggotaan dan Struktur: Jumlah: Gasal, minimal 5 orang dan maksimal 9 orang, ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Keterwakilan: Terdiri dari wakil wilayah (RT/RW/Dusun) dan keterwakilan perempuan. Masa Jabatan: 8 tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Hak dan Kewajiban: Hak: Mengajukan usul rancangan Perdes mengajukan pertanyaan menyampaikan usul/pendapat memilih/dipilih mendapat tunjangan dari APBDes. kewajiban: Mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/kelompok Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah desa Larangan: Merugikan kepentingan umum korupsi/kolusi/nepotisme menyalahgunakan wewenang merangkap jabatan (Kepala Desa, perangkat desa, anggota DPRD/DPR/DPD, atau pengurus parpol)